BERCAK.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara melaksanakan Kick Off Meeting Program Data Desa Presisi (DDP) pada Jumat, 17 Mei 2024. Program DDP merupakan hasil kerjasama antara IPB University dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Acara dihadiri secara virtual oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Prof. Akmal Malik, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Provinsi Kalimantan Timur, Puguh Harjanto, Dekan FEMA IPB sekaligus penggagas DDP, serta seluruh Camat dan Kepala Desa/Lurah yang menjadi bagian dari lokus DDP di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kegiatan yang digelar secara hybrid tersebut menandai dimulainya upaya strategis untuk meningkatkan akurasi dan ketersediaan data desa di 104 desa yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024.
Dalam sambutannya, Prof. Akmal Malik menyampaikan harapannya bahwa DDP dapat menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai keberpihakan pemerintah.
“DDP ini harus menjadi jawaban atas segala kekhawatiran masyarakat terhadap keberpihakan pemerintah kepada mereka, karena jika DDP ini berjalan dengan baik di Kab. Kukar, inshaAllah keadilan merata bagi masyarakat Kukar bisa terlaksana berdasarkan data yang tepat,” ujarnya.
Sebanyak 104 enumerator DDP dari setiap desa dikukuhkan secara resmi oleh Puguh Harjanto melalui pembacaan Panca Dharma Enumerator. Puguh menjelaskan bahwa Kukar adalah kabupaten kedua di Kaltim setelah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mendapatkan perhatian untuk terpetakan dan terdata secara presisi.
“Apalagi Kukar menjadi salah satu kabupaten penyangga bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) ke depan,” tambahnya.
Di waktu yang sama, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara, Ir. Ahyani Fadianur Diani, MM, yang hadir mewakili Bupati Kukar juga menyampaikan harapannya terhadap program ini.
“Kami sudah menanti DDP ini bisa terlaksana di Kukar. Dengan contoh data yang sangat rinci tadi, saya rasa mampu memberikan kemudahan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan,” ujarnya.
Dr. Sofyan Sjaf, Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB University dan penggagas DDP, menjelaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah untuk mempertegas kemampuan pemerintah desa hingga pusat dalam membaca kondisi masyarakat secara riil.
“Nawaitu kita melahirkan DDP ini adalah untuk mempertegas bahwa dengan data yang baik, pemerintah desa sampai ke pusat mampu membaca kondisi masyarakat secara riil,” jelas Dr. Sofyan.
Ia juga menambahkan bahwa DDP telah dilaksanakan di ratusan desa yang tersebar di 14 provinsi dan 27 kabupaten/kota.
“Program DDP diharapkan dapat menjadi langkah signifikan dalam mendukung pembangunan yang lebih adil dan merata berdasarkan data yang akurat di Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya.
(Yandi M)
