Bercak.id, Pohuwato – Menindaklanjuti instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh, Ketua Partai Buruh Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Dumais Doda, menyampaikan pokok-pokok materi konferensi pers yang sebelumnya telah dipaparkan Presiden Partai Buruh, Ir. H. Said Iqbal, M.E. Materi ini menyoroti situasi nasional, aksi demonstrasi, serta langkah-langkah yang harus diambil pemerintah dan DPR.
A. Aksi Demonstrasi dan Tuntutan Rakyat
1. Partai Buruh menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya pekerja ojek online (Ojol), almarhum Affan Kurniawan, serta mendoakan kesembuhan korban lainnya.
2. Partai Buruh berdiri bersama rakyat dalam menuntut perbaikan sistem di lembaga negara, khususnya DPR RI.
3. Partai Buruh menolak aksi vandalisme dan anarkisme yang merugikan rakyat serta berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
4. Aparat keamanan diminta menghentikan tindakan represif dan kekerasan yang berlebihan terhadap demonstran.
5. Aparat diimbau bersikap adil, humanis, sabar, dan memposisikan demonstran sebagai saudara sebangsa.
6. Partai Buruh menyerukan seluruh masyarakat, khususnya kaum buruh, untuk ikut menjaga kedamaian bangsa.
B. Perbaikan Sistem di DPR
7. DPR diminta menghentikan tunjangan uang perumahan anggota dan kembali ke aturan lama, yakni menempati rumah dinas yang disediakan negara.
8. Pimpinan fraksi diminta memberikan sanksi tegas kepada anggota DPR yang berperilaku tidak pantas dan melukai hati rakyat.
9. Jika DPR tidak bertindak, Partai Buruh akan melaporkan anggota yang bersalah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk dijatuhi sanksi hingga pemberhentian.
C. Langkah Cepat Pemerintah dan DPR
1. Percepatan Pembentukan UU
10. Presiden Prabowo Subianto dan DPR diminta mempercepat pembahasan 5 RUU prioritas, yakni:
RUU Ketenagakerjaan
RUU Perampasan Aset
RUU Pemilu
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
RUU Perlindungan Buruh Migran
11. Proses pembahasan harus transparan dan diumumkan kepada rakyat.
2. Pemenuhan Tuntutan Pekerja Ojol
12. Pemerintah diminta memanggil perusahaan aplikasi digital untuk:
Menurunkan potongan komisi Ojol dari 20% menjadi maksimal 10%.
Menghapus tarif minimal argo goceng dan paket hemat.
Menghentikan suspend/PHK terhadap mitra Ojol yang ikut aksi.
3. Pemenuhan Tuntutan Buruh
13. Pemerintah diminta segera menggelar perundingan tripartit guna menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 8,5% – 10,5%.
14. Presiden diminta memerintahkan Menaker untuk:
Mencabut PP 35/2021 tentang outsourcing dan PHK.
Membentuk Satgas PHK.
Menghapus pajak atas THR, pesangon, dan JHT.
Menaikkan PTKP dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta.
4. Pemenuhan Tuntutan Pendidikan
15. Pemerintah diminta menetapkan kebijakan pendidikan yang lebih jelas, yakni:
Sekolah gratis untuk SD–SMP negeri dan swasta sesuai putusan MK.
Potongan biaya kuliah sebesar 50%.
5. Pemenuhan Hak Perumahan Rakyat Miskin
16. Pemerintah didesak segera merealisasikan program rumah gratis dan rumah murah bagi rakyat miskin, bukan sekadar slogan.
D. Dukungan kepada Pemerintahan Presiden Prabowo
17. Partai Buruh menyatakan tetap memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan sah di bawah Presiden Prabowo Subianto, sembari menegaskan pentingnya pemenuhan tuntutan buruh, pekerja Ojol, mahasiswa, dan rakyat miskin.
