Bercak.Id,Pohuwato – Mandeknya pembayaran pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya diakui bukan hanya terjadi di Kabupaten Pohuwato, melainkan menjadi persoalan secara nasional.
Koordinator Wilayah BGN Pohuwato, Erik Sigit Bangga, menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran proyek MBG tidak hanya terjadi di Gorontalo, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia.
“Ini menjadi masalah di seluruh Indonesia, bukan hanya di Gorontalo, apalagi di Pohuwato. Karena yang menentukan pembayaran adalah Direktur Mitra dan Kerja Sama BGN,” ungkap Erik.
Ia menjelaskan, pihak wilayah hanya memiliki kewenangan melakukan pendampingan dan memastikan proses administrasi serta appraisal berjalan sesuai prosedur. Seluruh hasil pendampingan tersebut, kata dia, sudah dilaporkan ke BGN pusat.
“Saat ini kami hanya menunggu arahan langsung dari BGN pusat. Kapasitas kami di wilayah sebatas pendampingan. Seluruh keputusan pembayaran berada di pusat,” tambahnya.
Sebelumnya, salah satu investor pembangunan dapur MBG di Pohuwato mengeluhkan pembayaran yang tak kunjung terealisasi, meski bangunan telah berdiri permanen dan dinyatakan rampung 100 persen sejak Januari 2026.
Menurut investor tersebut, awal Februari 2026 tim appraisal sudah turun langsung ke lokasi untuk melakukan penilaian fisik dan administrasi. Seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan tidak ada catatan kekurangan.
Namun hingga awal Maret, dana yang dijanjikan belum juga cair.
“Bangunan sudah selesai dari Januari. Awal Februari sudah appraisal, tim sudah turun lapangan dan semua lengkap. Tapi sampai sekarang belum ada pembayaran. Katanya masih tunggu pergantian direktur yang menangani MBG SPPG 3T,” ujarnya.
Alasan yang diterima investor cukup mengejutkan. Disebutkan terjadi pergantian direktur di BGN yang menangani pembangunan MBG wilayah 3T (terluar, terisolir, tertinggal). Direktur sebelumnya telah berganti, sementara pejabat baru belum definitif.
Akibatnya, pencairan anggaran yang disebut mencapai Rp30 triliun masih tertahan.
“Katanya kalau masih PLT tidak berani cairkan. Harus tunggu direktur definitif. Alasannya karena dana yang mau dicairkan itu besar, sampai Rp30 triliun,” katanya.
Material dan Upah Belum Dibayar, Ancaman Konflik Mengintai
Dampak di lapangan kini kian terasa. Seluruh material bangunan seperti semen, keramik, besi hingga perlengkapan dapur belum terbayar sepersen pun. Para pekerja dan pemilik material terus menagih hak mereka.
Investor mengaku kini terlilit utang akibat proyek tersebut.
“Termasuk semen, keramik, besi, itu belum terbayar. Pekerja dan pemilik material semua sudah tanya-tanya. Kami sudah berutang ke mana-mana,” tegasnya.
Ia mengaku nekat membangun lebih dulu karena mendapat informasi bahwa dua minggu setelah pembangunan selesai dan appraisal dilakukan, dana akan langsung dicairkan. Keyakinan itu yang membuatnya berani membangun fasilitas dapur MBG di wilayah 3T dengan segala keterbatasan.
“Informasinya selesai pembangunan, dua minggu langsung cair. Makanya kami berani jalan. Ini daerah 3T, kami bangun dari nol sampai 100 persen selesai,” tuturnya.
Kini beredar kabar bahwa jika pembayaran tak kunjung dilakukan, material bangunan yang telah terpasang bisa saja ditarik kembali oleh pemiliknya. Jika itu terjadi, potensi konflik sosial di tengah masyarakat dikhawatirkan tidak terhindarkan.
“Kami sudah bangun permanen, bahan dapur sudah ada. Tinggal kewajiban pusat membayar hak kami. Kami juga dituntut pekerja dan pemilik material. Tolong perhatikan kami yang sudah membangun SPPG di daerah tertinggal,” pintanya.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan tata kelola program strategis nasional di daerah 3T. Ketika bangunan telah berdiri, pekerja menagih upah, dan investor tercekik utang, publik pun mempertanyakan kepastian pembayaran dari pusat.
