Bercak.id, Pohuwato – Kerusakan lingkungan di kawasan hutan Pohuwato kian parah akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI). Namun penertiban yang dilakukan Kapolda Gorontalo dinilai setengah hati dan penuh tebang pilih.
Koordinator Aliansi Masyarakat Melawan (AMM), Syahril Razak, pada Sabtu (13/09/2025), menuding keras Kapolda Gorontalo gagal total menertibkan tambang ilegal yang merusak lingkungan secara masif.
“Kapolda pilih kasih. Kalau mau tertibkan, harusnya menyeluruh, bukan cuma beberapa titik saja. Pohuwato dari Popayato, Marisa, Dengilo, Balayo, sampai wilayah lain masih penuh aktivitas tambang ilegal,” tegas Syahril.
Polisi Dinilai Tak Becus, Mafia Tambang Masih Bebas
AMM menilai aparat kepolisian justru membiarkan mafia PETI berkeliaran. Padahal, dengan jumlah personel yang besar, seharusnya Polda Gorontalo mampu menutup seluruh lokasi tambang ilegal di provinsi ini.
Syahril bahkan menantang Kapolda untuk segera turun langsung ke Pohuwato, terutama di wilayah Popayato Cs, yang kerusakan lingkungannya sudah fatal.
“Kalau Kapolda serius, mestinya sekarang tidak ada lagi tambang ilegal. Nyatanya, lapangan masih penuh mafia tambang. Kalau hanya tebang pilih, lebih baik Kapolda mundur dari jabatannya,” tegasnya.
Dugaan Oknum Polisi Terlibat PETI
Lebih jauh, AMM menduga adanya keterlibatan oknum pejabat utama (PJU) Polda Gorontalo dan Polres Pohuwato dalam jaringan pertambangan ilegal.
“Kalau anggota bekerja atas perintah pimpinan, berarti kami patut curiga ada oknum perwira ikut bermain. Ini penyakit serius yang bisa mematikan institusi Polri kalau dibiarkan,” ucap Syahril.
Ancaman Bagi Kehidupan dan Nama Baik Polri
AMM mengingatkan, kerusakan lingkungan akibat PETI adalah ancaman langsung bagi keberlangsungan hidup masyarakat Pohuwato. Karena itu, Syahril menuntut Kapolda Gorontalo segera membersihkan aparat yang terlibat dalam perusakan hutan dan lingkungan.
“Kapolda harus tegas, bersihkan oknum polisi yang ikut jadi beking tambang. Kalau tidak, nama baik Polri akan hancur,” pungkasnya.
