BERCAK.ID – DPRD Pohuwato kembali gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan perusahaan sawit PT. Loka Indah Lestari (LIL), Aliansi Pemuda dan Rakyat Peduli Daerah (APRPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Selasa (06/07/2024).
RDP itu membahas soal plasma sawit yang didirikan di Kecamatan Taluditi dan Wanggarasi sedangkan wilayah operasional perusahaan PT. LIL berada di wilayah Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.
Perwakilan PT. LIL dan PT. STN, Suparyo selama RDP berlangsung menyampaikan beberapa poin yang dijalankan perusahaan sebagaimana regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah menyangkut plasma sawit, Yakni :
1. Pembangunan kebun plasma yang ada di Taluditi dan Wanggarasi adalah dengan kesepakatan antara perusahaan dan koperasi yang diperuntukkan kepada petani di Popayato berdasarkan SK Bupati Pohuwato tentang penetapan petani dan lahan plasma, dan saat ini areal ini sedang ditingkatkan kepemilikannya menjadi SHM yang terdaftar di SK Bupati Pohuwato.
2. Realisasi luasan pembangunan kebun plasma PT LIL dan PT STN saat ini adalah 35% dari areal yang diusahakan.
3. Maka dengan ini disampaikan bahwa pendirian plasma di PT LIL dan PT STN sudah sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Rizal Posuma saat memimpin rapat menyampaikan, RDP yang digelar itu merupakan lanjutan dari RDP sebelumnya yang membahas tentang hak petani plasma sawit di wilayah Popayato.
Rizal Posuma mengatakan, untuk memenuhi permintaan masyarakat, pihak DPRD sepakat mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah, yakni :
1. Pemerintah daerah kita beri waktu tiga bulan untuk mencabut SK penetapan plasma sawit Tahun 2018 di Taluditi.
2. CSR harus dievaluasi.
3. Bagaimana perusahaan ini bisa mensejahterakan masyarakat sekitar.
“Itu barangkali rekomendasi kami. Kami mengantisipasi agar daerah ini aman dan tentram. Kita nantikan tiga bulan,” ungkap Rizal.
Ia pun mengatakan lewat RDP ini sudah mulai menemukan titik terang, sesuai apa yang menjadi pembahasan.
“Ini sudah ada jalan sudah ada titik terang mengarah kemana. Karena ini kesepakatan dan ini sudah diminta oleh masyarakat. Jadi mohon maaf kita berikan kesempatan.Kita memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan SK yang baru terkait plasma,” ujar Rizal.
Terkait rekomendasi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau mengatakan akan menindaklanjuti apa yang menjadi hasil rekomendasi dalam RDP tersebut.
“Kami selaku pemerintah atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD kami akan menindaklanjuti sebagaimana regulasi yang ada,” jelas Iskandar.
(PIKO)
