BERCAK.ID – Aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin, (19/5/2025), berubah menjadi ricuh dan mencekam.
Massa yang tergabung dalam koalisi “Aktivis Gorontalo Melawan” melampiaskan kemarahan dengan membakar ban dan melempari gedung dewan menggunakan botol air mineral dan batu kerikil.
Amarah massa memuncak akibat kekecewaan yang mendalam terhadap sikap DPRD yang dinilai pasif dalam menyikapi maraknya aksi teror dan intimidasi terhadap aktivis serta mahasiswa di Gorontalo.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk perlawanan atas pembiaran yang dianggap sudah melampaui batas.
Aktivis menilai lembaga legislatif cenderung diam dan tidak berpihak pada korban yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kekerasan dan teror oleh orang tak dikenal.
“Kami bisa katakan, DPRD takut untuk mengusut kasus teror ini. Padahal sudah banyak mahasiswa atau aktivis yang menjadi korban kekerasan oleh orang tidak dikenal. Harusnya suruh APH segera selesaikan,” tegas Koordinator Lapangan, Khalifah Ridho, dalam orasinya.
Ridho juga menyampaikan bahwa berbagai laporan ke pihak kepolisian telah dilayangkan para korban. Namun, hingga kini belum ada kejelasan ataupun tindakan tegas yang memberi rasa aman bagi para aktivis.
“Kami terus terancam. Diskusi dan kajian saja seperti melakukan kriminal, aktivitas organisasi dipantau, hingga upaya pembungkaman terhadap aktivis gencar dilakukan,” ujarnya lantang.
Tudingan pembiaran terhadap praktik teror terhadap aktivis ini menjadi sorotan utama. Para demonstran menuding ada pembiaran sistematis yang justru membuka ruang bagi praktik premanisme politik tumbuh subur di Gorontalo.
Di tengah tekanan massa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, akhirnya turun langsung menemui para demonstran dan berjanji akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Saya komitmen selesaikan ini. Hari ini juga, saya akan tanda tangani surat undangan dan akan mengundang TNI-Polri,” ucap La Ode di hadapan massa.
Meski demikian, massa tetap memberi ultimatum keras. Jika tidak ada langkah nyata dan cepat dari DPRD maupun aparat penegak hukum, mereka memastikan akan kembali turun ke jalan dengan kekuatan yang lebih besar.
Selain di DPRD Provinsi Gorontalo, massa aksi juga menyambangi Polda Gorontalo untuk menyampaikan tuntutan yang sama.
