Bercak. Id, Gorontalo – Forum Pemuda Gorontalo melontarkan kritik tegas kepada Koordinator MBG wilayah Gorontalo, Zasmin Dalanggo, terkait mandeknya pembayaran pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pohuwato yang telah rampung 100 persen sejak Januari 2026.
Para pemuda menilai, keterlambatan pembayaran tersebut telah menimbulkan keresahan serius di kalangan investor, pekerja, hingga penyedia material bangunan yang hingga kini belum menerima hak mereka.
Ketua Forum Pemuda Gorontalo dalam keterangannya menyebutkan bahwa situasi ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan program strategis nasional di daerah, khususnya di wilayah 3T (terluar, terisolir, dan tertinggal).
“Bangunan dapur MBG sudah berdiri permanen dan selesai sejak Januari. Bahkan proses appraisal sudah dilakukan awal Februari. Tapi sampai sekarang pembayaran belum juga terealisasi. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Forum Pemuda menegaskan bahwa keterlambatan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat lokal, terutama pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan mereka.
Menurut mereka, alasan pergantian direktur di Badan Gizi Nasional (BGN) yang menangani wilayah 3T tidak seharusnya menjadi penghambat pencairan anggaran.
“Pergantian pejabat tidak boleh mengorbankan hak masyarakat. Investor sudah berutang ke sana-sini untuk menyelesaikan pembangunan dapur tersebut. Kalau terus dibiarkan, ini bisa memicu konflik sosial di lapangan,” tegasnya.
Forum Pemuda Gorontalo juga meminta Koordinator MBG wilayah Gorontalo, Zasmin Dalanggo, untuk lebih proaktif memperjuangkan penyelesaian pembayaran tersebut kepada pihak pusat agar tidak merugikan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan fasilitas dapur MBG.
Mereka juga mendesak agar pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait pencairan anggaran yang disebut mencapai Rp30 triliun untuk program MBG di wilayah 3T.
“Jangan sampai program yang seharusnya membantu masyarakat justru menimbulkan masalah baru. Koordinator wilayah harus berani menyampaikan kondisi nyata di lapangan kepada BGN pusat,” tambahnya.
Sebelumnya, investor pembangunan dapur MBG di Pohuwato mengungkapkan bahwa proyek tersebut telah selesai sejak Januari 2026 dan telah melalui proses appraisal pada awal Februari. Namun hingga awal Maret 2026, pembayaran belum juga dilakukan.
Akibatnya, material bangunan seperti semen, keramik, besi, hingga perlengkapan dapur belum terbayarkan, sementara para pekerja dan penyedia material terus menagih hak mereka.
Sementara itu, Koordinator Wilayah BGN Pohuwato, Erik Sigit Bangga, menyebut persoalan pembayaran tersebut bukan hanya terjadi di Pohuwato, tetapi juga menjadi persoalan nasional.
“Ini menjadi masalah di seluruh Indonesia, bukan hanya di Gorontalo. Karena yang menentukan pembayaran adalah Direktur Mitra dan Kerja Sama BGN di pusat,” jelasnya.
Kasus ini pun memunculkan pertanyaan publik mengenai kepastian tata kelola program MBG di daerah 3T, terutama ketika pembangunan telah selesai namun hak para pelaksana di lapangan belum juga terpenuhi.
Forum Pemuda Gorontalo berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian agar persoalan ini tidak semakin merugikan masyarakat yang telah bekerja keras membangun fasilitas tersebut.
