BERCAK.ID –Baru beberapa menit setelah dilantik oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, pasangan kepala daerah Gorontalo Utara, Thariq Modanggu dan Nurjana H. Yusuf, langsung mengambil langkah konkret menjalankan programnya.
Tanpa menunggu waktu, keduanya langsung menyerahkan secara resmi dokumen usulan pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Sumber Daya Laut kepada Gubernur di Aula Rumah Dinas, Kamis (19-6-2025).
Langkah tak biasa ini sontak mengundang perhatian. Di luar agenda resmi, dan dilakukan tak lama setelah pengambilan sumpah jabatan, aksi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa duet Bercahaya ingin memulai masa kepemimpinannya dengan kerja nyata, bukan seremoni.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami mengajukan usulan pembentukan Satgas Terpadu Pengawasan Laut sebagai wujud dukungan terhadap program agromaritim Pemerintah Provinsi Gorontalo,” tegas Thariq di hadapan Gubernur dan undangan.
Wilayah laut utara Gorontalo memang merupakan kawasan yang kaya sumber daya tapi rawan pelanggaran. Penangkapan ikan ilegal, alat tangkap terlarang, hingga pencemaran, kerap luput dari pengawasan.
Dokumen yang diserahkan Bupati–Wabup memuat kajian strategis serta usulan pembentukan Satgas, melibatkan unsur Pemprov, Pemkab, TNI–Polri, dan masyarakat pesisir.
Langkah ini diambil untuk mengefektifkan pengawasan laut 0–12 mil yang menjadi kewenangan provinsi, namun berdampak langsung pada kehidupan masyarakat kabupaten.
Thariq menyebut, menjaga laut sama halnya dengan menjaga napas rakyat.
“Laut bukan sekadar potensi, tapi nadi hidup masyarakat Gorut. Maka harus dijaga sejak hari pertama kami dilantik,” ujar Thariq.
Kajian tersebut mengacu pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan Perpres 16 Tahun 2017.
Selain itu, usulan juga memuat rencana aksi awal: pembentukan posko pengawasan gabungan, pelatihan patroli laut, dan skema pelibatan warga dalam sistem pelaporan cepat.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, yang turut hadir dalam pelantikan itu, menyambut baik inisiatif tersebut.
Menurutnya, sinergi lintas wilayah dan kelembagaan menjadi kunci menjawab tantangan pengelolaan kawasan laut ke depan.
“Kami di DPRD tentu mendukung. Ini contoh konkret pemimpin yang tak hanya dilantik, tapi langsung bertindak,” ujar Thomas.
Aksi spontan Thariq–Nurjana ini bukan hanya soal dokumen. Ini adalah simbol bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ingin mengawal amanah rakyat dengan kerja yang cepat, tepat, dan berdampak langsung.
