Banjir Lumpur Akibat Tambang Ilegal, Warga Desa Teratai Menjerit

Jumat, 22 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bercak.id, Pohuwato – Hal memilukan kembali menimpa warga Desa Teratai. Pasrah Waty, salah seorang warga, mengungkapkan penderitaannya setelah rumahnya terendam banjir selama dua minggu terakhir. Ia menuding aktivitas tambang emas ilegal tanpa izin yang dibiarkan begitu saja tanpa penindakan sebagai biang keladi bencana tersebut.

“Sudah dua minggu banjir ini melanda sejak tanggal 8. Rumah-rumah di komplek perempatan Desa Teratai terendam air, bahkan sekarang bukan lagi air, tapi lumpur. Mereka (penambang) enak menikmati hasil, sementara kami yang harus menanggung derita, hidup di tengah lumpur,” ungkap Pasrah Waty dengan nada kesal.

Warga menyebut kondisi ini bukan hanya merusak rumah, tapi juga mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Sedimentasi akibat pengerukan tanah liar di Bulangita disebut memperparah aliran sungai hingga meluap ke pemukiman.

Ironisnya, meski keluhan warga terus menggema, aktivitas tambang emas ilegal tetap berjalan mulus tanpa hambatan. Sejumlah alat berat terus beroperasi, seolah tak tersentuh hukum, sementara masyarakat kecil harus menanggung akibat.

Kemarahan warga pun kian memuncak. Mereka menilai aparat dan pihak berwenang menutup mata terhadap praktik tambang haram yang jelas-jelas menghancurkan lingkungan dan memiskinkan rakyat.

“Kalau begini terus, jangan salahkan rakyat kalau akhirnya bangkit melawan. Kami sudah terlalu lama jadi korban,” tegas warga lainnya dengan suara lantang.

Hingga kini, masyarakat Desa Teratai hanya bisa pasrah melihat keadaan desa mereka penuh dengan lumpur juga sembari menanti tindakan nyata dari pemerintah yang seharusnya hadir melindungi mereka, bukan membiarkan tambang ilegal merajalela.

Di balik masifnya Tambang Ilegal 

Praktik pungutan liar (pungli) dalam aktivitas pertambangan ilegal di Desa Bulangita, Kabupaten Pohuwato, kembali menyeruak ke publik. Seorang pelaku usaha mengaku menjadi korban pungutan oleh oknum pengumpul kontribusi, meski telah membayar sejumlah uang yang disebut sebagai “atensi” atau “uang pengamanan”. Ironisnya, selain pungutan tersebut, ia juga dipaksa mengeluarkan biaya tambahan dengan dalih “normalisasi”.

Dalam keterangannya, pelaku usaha itu mengungkapkan niat baiknya sejak awal untuk memenuhi permintaan kontribusi.

“Torang ini baku dapa langsung, ada kase doi pa dia. Torang sudah bayar pa dia atensi, torang pe maksud torang mo bayar dulu 30 juta untuk pertama. Tapi dia tidak mau, dia bilang kewajiban itu 10 juta untuk normalisasi, baru janji tidak mo ta turun alat. Tapi ternyata tetap mo ta turun alat,” kesalnya.

Fakta di lapangan ternyata berbeda. Alat berat miliknya tetap diturunkan paksa oleh oknum pengumpul kontribusi.

“Kemarin dari jam 8 pagi dorang turun, nae sampai malam. Tapi pengumpul itu tidak ada di lapangan, padahal di Bulangita. Baru dorang minta lagi uang 5 juta, katanya untuk normalisasi. Tapi tidak ada gunanya, tetap saja alat ditahan,” ungkapnya.

Situasi semakin runyam ketika orang tuanya sendiri harus turun tangan.

“Tidak ada gunanya torang kase doi kalau begitu, karena alat tetap dorang kase turun. Semua alat dorang tahan, bapa langsung yang pergi susul ke lokasi, tetap juga dorang kase turun,” tambahnya.

Pelaku usaha itu menyebut ada keterlibatan oknum tertentu dalam pengelolaan kontribusi, bahkan menyeret aparat lapangan.

“Yang jaga, yang kumpul kontribusi itu torang pe AL dengan T AS. Untuk pembayaran, dorang minta 50 juta per alat. Dua alat, berarti 100 juta torang ada bayar. Torang mo bayar setengah-setengah, tapi dorang tidak mau kase,” bebernya.

Persoalan pungli ini semakin mencoreng dunia tambang rakyat setelah muncul pengakuan seorang oknum wartawan yang terlibat dalam program ilegal tersebut. Wartawan itu berdalih dirinya hanya sebagai penggagas “program hilirisasi manfaat” yang mencakup normalisasi hingga kegiatan sosial.

Namun, di balik narasi tersebut, praktik tambang ilegal tetap berjalan lancar tanpa hambatan. Bukannya melarang, keberadaan program itu justru seolah memberikan legitimasi dan dukungan kepada para pelaku tambang ilegal, dengan dalih kontribusi yang mereka bayarkan.

Menanggapi persoalan ini, Arlan Arif yang disebut-sebut sebagai penggerak program bersama rekannya, Ais, menyampaikan klarifikasinya. Menurutnya, kontribusi yang dikumpulkan digunakan untuk kegiatan sosial masyarakat lingkar tambang.

“Kami sudah menyalurkan paket sembako lintas desa, pupuk pertanian, obat abate malaria, fasilitas alat berat untuk normalisasi sungai, hingga pembangunan masjid. Itu semua bagian dari program hilirisasi manfaat yang saya jalankan bersama kawan saya, Ais, di Desa Bulangita dan Teratai,” jelas Arlan.

Ia menegaskan, program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab non-formal pelaku usaha tambang rakyat, dengan tujuan kepedulian ekologis, ekonomis, sosiologis, dan agamais.

Kendati ada klaim program sosial, kenyataan di lapangan memperlihatkan sebaliknya. Pelaku usaha dan masyarakat justru semakin terhimpit oleh pungutan atensi dan normalisasi yang tidak pernah menyelesaikan masalah.

Pengakuan pelaku usaha serta dugaan keterlibatan oknum wartawan menambah daftar panjang kegelisahan masyarakat. Alih-alih memberi rasa aman, program “hilirisasi manfaat” dipandang hanya menjadi tameng bagi pungutan liar yang terus membebani pelaku tambang rakyat di Pohuwato.

 

 

 

 

Berita Terkait

Dua Hari Setelah Dilaporkan, Tersangka Dugaan Perkosaan di Randangan Ditahan
Aparat Ungkap Dugaan TPPO, Mucikari Diduga Jerat Dua Anak dengan Utang Handphone
Diduga Tertimpa Ranting Pohon Saat Hujan Deras, Warga di DAM Hulawa Jadi Korban
PN Marisa Tolak Tiga Praperadilan Tersangka PETI Popayato Barat
Diduga Dikeroyok di Kos-Kosan, Perempuan 20 Tahun Lapor Polisi
Seolah Kebal Hukum! PETI Popayato Barat Kembali Beroperasi, Nama F Mencuat
Satreskrim Polres Pohuwato Sita 10.325 Liter Solar dan Dua Excavator, Diduga untuk PETI di Taluditi
KPA Cakrawala Gorontalo Gelar Dies Natalis ke-8, Perkuat Gerakan Pelestarian Lingkungan
Berita ini 31 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 11:56

Dua Hari Setelah Dilaporkan, Tersangka Dugaan Perkosaan di Randangan Ditahan

Rabu, 18 November 2026 - 21:55

Aparat Ungkap Dugaan TPPO, Mucikari Diduga Jerat Dua Anak dengan Utang Handphone

Rabu, 18 November 2026 - 13:16

Diduga Tertimpa Ranting Pohon Saat Hujan Deras, Warga di DAM Hulawa Jadi Korban

Selasa, 17 November 2026 - 19:49

PN Marisa Tolak Tiga Praperadilan Tersangka PETI Popayato Barat

Senin, 16 November 2026 - 23:24

Diduga Dikeroyok di Kos-Kosan, Perempuan 20 Tahun Lapor Polisi

Berita Terbaru